Peraturan presiden nomor 28 tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung bawah tanah. Lembaran daerah provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2008. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan. Nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja balai pengembangan pendidikan nonformal dan informal. Dalam peraturan menteri keuangan ini, yang dimaksud dengan. Undangundang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang. Undangundang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian.
Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana. Undang nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, pasal 2 ayat 1 huruf a butir 3, dan pasal 2 ayat 3 peraturan. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 1980 nomor 50, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3176. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Pasal 28 menteri memberikan keputusan selambatlambatnya 30 tiga puluh hari. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 83, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4532. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri lembaran negara. Tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4754. Kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang. Undangundang adalah undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan perubahannya. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian.
Kominfo09 2008 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga. Nomor 55 undangundang darurat nomor 5 tahun 1956 lembaran. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 107, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4244. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan lembaran negara republik indonesia tahun. Peraturan pemerintah adalah peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2007 tentang penul. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional indonesia lembaran negara tahun 2000 nomor 1999, tambahan lembaran negara nomor 4020. Pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 11, dan pasal 11 ayat 7 peraturan pemerintah. Undangundang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan.
Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3981. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undangundang tentang yayasan lembaran. Peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2005 tentang pemeriksaan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksana undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 83, tambahan lembaran negara republik indonesia. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 201, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4947. Undang undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 4, t ambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4247. Peraturan pemerintah ri nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 20. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41. Peraturan kpu nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 91. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut kementerian, adalah perangkat pemerintah yang. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1954 tentang pendaftaran orang asing lembaran negara tahun 1954 nomor 52 sebagaimana telah diubah.
Perubahan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka indonesia national single window lembaran negara. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 2009. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 107, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 28, tambahan lembaran negara nomor 3253. Undangundang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian lembaran negara tahun 1992 nomor 116, tambahan lembaran negara nomor 3502. Tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa. Peraturan pemerintah ri nomor 34 tahun 2006, tentang jalan.
Tangerang tahun 2008 nomor 01, tambahan lembaran daerah kabupaten tangerang nomor 0108. Peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri lembaran negara republik indonesia. Pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan.
Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner. Orang indonesia adalah orang perseorangan warga negara indonesia. Undangundang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 83, tambahan lembaran negara tahun republik indonesia nomor 4532. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Nomor 12 tahun 2008 lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4496. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Pusat pengembangan pendidikan nonformal dan informal yang. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar lembaran negara republik indonesia tahun 2008. Peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 195, tambahan lembaran negara republik indonesia. Pasal 28 pembiayaan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembentukan. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional indonesia lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4863. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 91, tambahan lembaran.
Peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor 3. Pasal peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1995. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang. Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi lembaran negara tahun 2000 nomor 107, tambahan lembaran negara nomor 3980. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin.
Undangundang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 93, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4866. Negara republik indonesia tahun 2012 nomor 28, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa lembaran negara ri tahun 2005 nomor 158. Pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja komisi kabupatenkota. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 199, tambahan lembaran negara nomor 4020. Peraturan kpu nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini maka peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank presiden republik indonesia, menimbang. Negara republik indonesia tahun 2008 nomor 194, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4941. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan lembaran negara tahun 1993 nomor 61, tambahan lembaran negara republik. Tahun 2008 nomor 93, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4866.
Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 80, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4736. Peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksana undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 83, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4532. Perpu 5 tahun 2008 website resmi kementerian komunikasi dan. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017 tentang jenis. Bab v ketentuan penutup pasal 34 pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik lembaran negara republik. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004 2009 lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 11.
Pasal 5 ayat 2 undang undang dasar negara republik. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri, menimbang. Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 28.
Pasal 61 ayat 3 undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang undang. Peraturan daerah provinsi kepulauan riau nomor 1 tahun 2008. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 48, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4833. Peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan pemerintah ri nomor 3 tahun 2008, tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan lembaran negara nomor 16 tahun. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 48, tambahan. Peraturan pemerintah ri nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 39, tambahan lembaran negara republik. Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4816. Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilakukan dengan cara pns mengisi format daftar hadir. Undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 28, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan. Peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 3 tahun 2005 tentang.
Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 115, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4430. Penanaman modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 194, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4941. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
1485 24 1497 1027 1045 1328 1429 366 75 1327 1597 1365 1260 971 1579 413 1133 505 786 547 420 458 1522 578 210 474 764 838 611 1439 651 360 1336 1155 715